MENGGABUNGKAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN HUKUM ADAT UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Oleh : Karin Joana Abigail

PENDAHULUAN

Pembangunan yang berkelanjutan adalah sebuah konsep yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan harmonis dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan integrasi kebijakan teknologi dan kebijakan hukum adat yang kuat. Kebijakan teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, sementara kebijakan hukum adat membantu mempertahankan keseimbangan ekologis dan memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya.

Namun, seringkali kebijakan teknologi dan kebijakan hukum adat diimplementasikan secara terpisah, yang dapat menghasilkan konflik dan ketidakseimbangan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana menggabungkan kebijakan teknologi dan kebijakan hukum adat secara efektif dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, artikel ini akan membahas pentingnya menggabungkan kebijakan teknologi dan kebijakan hukum adat dalam pembangunan yang berkelanjutan, serta beberapa strategi dan tantangan yang muncul dalam proses integrasi kebijakan ini.

PEMBAHASAN

Pembangunan yang berkelanjutan adalah proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini menekankan pentingnya mempertahankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, teknologi dan hukum adat dapat menjadi dua kebijakan penting yang harus dipertimbangkan dan digabungkan secara tepat.

Teknologi dapat memainkan peran penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kemajuan teknologi dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan mengurangi dampak lingkungan yang merugikan. Contoh dari penerapan teknologi yang berkelanjutan termasuk energi terbarukan, desain arsitektur yang hemat energi, dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu, teknologi juga dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, perlu diingat bahwa teknologi bukanlah solusi tunggal untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Sementara itu, hukum adat juga memainkan peran penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hukum adat merujuk pada praktik hukum yang dikembangkan oleh masyarakat adat dan berdasarkan pada tradisi, kepercayaan, dan nilai-nilai lokal. Hukum adat sering kali melindungi sumber daya alam dan mempromosikan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, hukum adat bahkan lebih efektif dalam melindungi lingkungan daripada hukum nasional.

Dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, teknologi dan hukum adat harus digabungkan secara tepat. Perlu ada kesepakatan antara dua kebijakan ini, dan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan setempat. Teknologi dapat membantu memperkuat penerapan hukum adat dan memperkuat hubungan antara masyarakat adat dan lingkungan alam. Misalnya, teknologi dapat digunakan untuk memantau dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam, memperkuat tata kelola dan memastikan kesinambungan penggunaan sumber daya alam.

Namun, penggabungan teknologi dan hukum adat juga dapat menimbulkan masalah jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Teknologi dapat mengubah cara hidup masyarakat adat dan menghilangkan kepercayaan dan nilai-nilai lokal mereka. Oleh karena itu, perlu ada pengakuan terhadap pengetahuan dan kebijakan adat dalam pengembangan teknologi. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan teknologi dan memastikan bahwa pengembangan teknologi sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan mereka.

Secara keseluruhan, penggabungan kebijakan teknologi dan hukum ad at sangat penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Teknologi dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan meningkatkan efisiensi produksi, sementara hukum adat dapat melindungi sumber daya alam dan mempromosikan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. Penggabungan kebijakan ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan setempat, serta mengakui pengetahuan dan kebijakan adat dalam pengembangan teknologi. Dengan demikian, penggabungan kebijakan teknologi dan hukum adat dapat memastikan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan memperkuat hubungan antara manusia dan lingkungan alam.

Dalam melakukan penggabungan kebijakan teknologi dan hukum adat, perlu diingat bahwa pendekatan yang holistik dan terintegrasi harus diterapkan. Kebijakan teknologi dan hukum adat harus saling melengkapi dan mendukung satu sama lain untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, perlu ada keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.

Selain teknologi dan hukum adat, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga merupakan faktor penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat membantu mengubah perilaku dan pola pikir yang tidak berkelanjutan, serta mempromosikan praktik-praktik yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan bagaimana kebijakan teknologi dan hukum adat dapat membantu mencapainya.

PENUTUP

Dalam kesimpulannya, mencapai pembangunan yang berkelanjutan merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh masyarakat global. Teknologi dan hukum adat dapat menjadi kebijakan penting yang harus digabungkan secara tepat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Namun, perlu diingat bahwa pendekatan yang holistik dan terintegrasi harus diterapkan, dan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan juga sangat penting. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk mempromosikan praktik-praktik yang ramah lingkungan.

Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan upaya kolaboratif dan integratif antara teknologi dan hukum adat. Namun, hal tersebut tidak akan efektif jika tidak ada keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mempromosikan praktik-praktik yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar praktik-praktik yang ramah lingkungan dapat lebih dipromosikan dan dilaksanakan secara luas. Dengan demikian, kolaborasi antara teknologi dan hukum adat yang terintegrasi dengan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat yang ditingkatkan, dapat membantu mencapai pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat global.

DAFTAR PUSTAKA

Bauw, L., & Sugiono, B. (2009). Pengaturan hak masyarakat hukum adat di Papua dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jurnal Konstitusi, 1(1), 104-132.

Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 2(2), 200-208.

Harahap, R. H. (2015). Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan. In Forum Rektor Indones. dan USU (pp. 1-22).

Kurnia, N., & Wibowo, A. (2023). Kebijakan Pidana Terhadap Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Mahkamah Konstitusi, Putusan, Masyarakat Hukum Adat. Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 27-33.

Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan pemerintahan desa pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Masalah-Masalah Hukum, 43(3), 438-444.